Nepotisme dan sistem kekerabatan pasca-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering melemahkan meritokrasi dan integritas birokrasi, terutama terlihat pada kontroversi pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sumber konflik, menganalisis dampak terhadap pemerintahan daerah, serta merumuskan solusi manajemen konflik. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus tunggal, populasi mencakup dokumen publik dan laporan media pasca-Pilkada 2020, disampel secara purposif dari artefak krusial seperti pengumuman seleksi dan pengaduan masyarakat. Data dianalisis melalui model Miles dan Huberman meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan triangulasi teori Ruhyanto dan Galtung. Hasil menunjukkan nepotisme dalam seleksi Sekda (Welly Adi Wantra, nilai 82,40) memicu ketidakpercayaan publik, pemeriksaan Ombudsman, dan risiko pengadaan melebihi Rp17 miliar. Kesimpulannya, penguatan sistem merit, pengawasan independen, dan partisipasi publik direkomendasikan untuk transformasi konflik menuju pemerintahan berintegritas.
Copyrights © 2026