<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penetapan dispensasi perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 19/Pdt.P/2024/PN.Sgr, dengan fokus pada analisis yuridis dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua seorang anak laki-laki yang belum mencapai usia minimal kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun. Permohonan didasarkan pada kondisi mendesak, yakni kehamilan calon istri yang telah lebih dulu dinikahi secara adat. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif pada pendekatan undang-undang, studi kasus, dan konseptual. Hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun norma hukum telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, praktik dispensasi kerap dijadikan solusi atas kehamilan di luar nikah. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan kesiapan calon mempelai, serta menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Meskipun permohonan dikabulkan, penelitian ini menyoroti perlunya kejelasan parameter "alasan mendesak" pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan dispensasi. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi dan evaluasi implementasi kebijakan guna memastikan dispensasi benar-benar menjadi pengecualian yang ketat dan berorientasi pada perlindungan anak.]]>
Copyrights © 2026
