Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat adopsi KKP, ditandai dengan belum optimalnya satuan kerja yang mengadopsi KKP sebagai alat pembayaran melaui penggunaan Uang Persediaan (UP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima satuan kerja sebagai objek penelitian, terdiri dari tiga satuan kerja yang telah menggunakan KKP dan dua satuan kerja yang belum mengadopsi KKP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003) dengan fokus pada karakteristik inovasi, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability observability. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi KKP di lingkungan KPPN Padang masih bervariasi. Satuan kerja yang telah mengadopsi KKP umumnya memiliki dukungan pimpinan dan pemahaman teknis yang baik, sementara satuan kerja yang belum mengadopsi masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan persepsi terhadap kerumitan prosedur. Faktor pendukung utama adopsi meliputi dukungan sosialisasi dan bimtek dari KPPN, dorongan kebijakan, persepsi positif satker terhadap kemudahan proses pembayaran., Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan merchant ber-EDC, sumberdaya manusia, budaya organisasi, efisiensi anggaran, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem tunai ke non-tunai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem digital pendukung bagi satuan kerja.
Copyrights © 2025