<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna mobile banking di Indonesia dan meninjau kembali penalaran yudisial mengenai alokasi liabilitas, khususnya dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/Pdt.Sus–BPSK/2025/PN Mdn. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen diklasifikasikan menjadi tindakan pencegahan dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban keamanan yang dibebankan pada bank, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, implementasinya tetap terbatas karena ketidakseimbangan pembuktian dan standar tanggung jawab yang tidak jelas. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi peraturan yang lebih ketat dan prinsip tanggung jawab yang lebih jelas diperlukan untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi mobile banking.]]>
Copyrights © 2026
