<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan tindakan rehabilitasi bagi anggota kepolisian sebagai pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN.Swl. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Mrj, rehabilitasi dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari BNN yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Swl menjatuhkan pidana penjara karena tidak adanya hasil pemeriksaan medis, padahal kedua terdakwa melanggar pasal yang sama dalam Undang-Undang Narkotika. Ketidakkonsistenan dalam penerapan rehabilitasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekhawatiran masyarakat. Penguatan regulasi dan penerapan langkah-langkah rehabilitasi secara seragam diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil, jujur, dan efektif.]]>
Copyrights © 2026
