<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis serta merumuskan rekonfigurasi kebijakan penyediaan perumahan rakyat di Indonesia yang masih menghadapi paradoks backlog perumahan yang stagnan di tengah pembangunan unit hunian yang masif. Fokus analisis diarahkan pada ketidaksinkronan lokasi hunian yang memicu fenomena “rumah hantu” di wilayah penyangga metropolitan Jakarta. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2024, tingkat kekosongan perumahan subsidi di kawasan tersebut mencapai sekitar 80% dari total unit yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif pada empat koridor utama, yaitu Cikarang, Jonggol, Maja, dan Parung Panjang, yang merepresentasikan berbagai bentuk eksklusi hunian, isolasi geografis, dislokasi jarak, serta keterbatasan infrastruktur publik. Metode yang digunakan adalah General Morphological Analysis yang dikembangkan oleh Fritz Zwicky untuk mengurai kompleksitas permasalahan ke dalam lima parameter utama, yaitu penguasaan lahan publik, instrumen finansial, tipologi hunian, konektivitas transportasi, dan intervensi ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan rumah tapak di kawasan periferal tidak selaras dengan tujuan kesejahteraan jangka panjang masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan solusi berupa integrasi aset Badan Bank Tanah, penerapan skema sewa beli, perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah hingga 30 tahun, serta pengembangan hunian vertikal berbasis transit. Simulasi finansial menunjukkan bahwa skema tersebut mampu menekan angsuran hingga sekitar Rp992.848 per bulan, sehingga meningkatkan aksesibilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta mendorong terciptanya keadilan spasial yang lebih inklusif.]]>
Copyrights © 2026
