<![CDATA[ This study examines the dynamics, strategies, and implications of identity politics within the sphere of democracy and political contestation in Indonesia, with a focus on the 2024 General Election and the 2024 Papua Regional Election. It aims to analyze how identity claims are produced, mobilized, and institutionalized by political actors, as well as to assess their impact on social cohesion and the quality of deliberative democracy. The research employs a qualitative-interpretive approach using an embedded comparative case study design. Data were collected from official documents, political speeches, media reports, and social media posts, and were analyzed through hybrid coding, discourse analysis, framing, and process tracing. The findings reveal that identity politics has shifted from a demand for recognition into an electoral strategy that reinforces “us versus them” boundaries, strengthened by political brokers, religious-cultural symbols, and digital media amplification. While such strategies are effective in mobilizing voters, they also intensify polarization, social exclusion, and the delegitimization of democratic institutions. The study contributes a multi-level analytical framework linking identity-claim dynamics, actor mobilization strategies, and institutional implications, while affirming that identity politics can be managed constructively through inclusive local cultural frameworks and the values of tasamuh, shura, and ukhuwah.Penelitian ini mengkaji dinamika, strategi, dan implikasi politik identitas dalam ruang demokrasi dan kontestasi politik di Indonesia dengan fokus pada Pemilu 2024 dan Pilkada Papua 2024. Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana klaim identitas diproduksi, dimobilisasi, dan diinstitusionalisasi oleh aktor politik, serta menilai dampaknya terhadap kohesi sosial dan kualitas demokrasi deliberatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-interpretatif dengan desain studi kasus komparatif-tertanam. Data diperoleh dari dokumen resmi, pidato politik, pemberitaan media, dan unggahan media sosial, lalu dianalisis melalui pengodean hibrid, analisis wacana, framing, dan process tracing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas bergerak dari tuntutan pengakuan menuju strategi elektoral yang menegaskan batas “kami–mereka”, diperkuat oleh broker politik, simbol agama-budaya, dan amplifikasi media digital. Praktik ini terbukti efektif dalam mobilisasi suara, tetapi sekaligus memperdalam polarisasi, eksklusi sosial, dan delegitimasi institusi demokrasi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tawaran kerangka multi-level yang menghubungkan dinamika klaim identitas, strategi mobilisasi aktor, dan implikasi institusional, sekaligus menegaskan bahwa politik identitas dapat dikelola secara konstruktif melalui kerangka budaya lokal yang inklusif serta nilai tasamuh, syura, dan ukhuwah.]]>
Copyrights © 2026
