<![CDATA[Hukum pidana khusus merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana nasional Indonesia yang mengatur tindak pidana tertentu di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan berlakunya KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem hukum pidana Indonesia mengalami rekodifikasi dan reorientasi paradigma pemidanaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Artikel ini mengkaji secara komprehensif pengertian, ruang lingkup, kedudukan, asas-asas, serta tantangan penegakan hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana Indonesia kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana khusus tetap berkedudukan sebagai lex specialis dalam sistem hukum pidana nasional, mencakup berbagai dimensi mulai dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, hingga kejahatan siber yang semakin kompleks. Asas-asas seperti lex specialis derogat legi generali, pertanggungjawaban korporasi, strict liability, dan pembalikan beban pembuktian menjadi landasan fundamental dalam penerapan hukum pidana khusus. Penegakan hukum pidana khusus menghadapi berbagai tantangan, termasuk disharmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta dinamika kejahatan transnasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas aparat hukum guna mewujudkan efektivitas penegakan hukum pidana khusus di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2026
