<![CDATA[Penelitian ini menganalisis bagaimana transformasi politik dan strategi operasional ISIS pasca-runtuhnya kekhalifahan pada tahun 2019 memengaruhi pola sekuritisasi dalam politik keamanan di Timur Tengah. Berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana pergeseran ISIS dari entitas teritorial ke aktor pasca-teritorial membentuk konstruksi ancaman oleh negara, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui analisis isi terhadap propaganda ISIS, laporan lembaga internasional, serta studi kasus komparatif di Irak, Suriah, Mesir (Sinai), Yaman, dan Libya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi ISIS tidak hanya bersifat organisasional, tetapi juga politis, karena mendorong pergeseran dari ancaman teritorial ke ancaman non-teritorial berbasis jaringan dan narasi, yang pada gilirannya mengubah relasi kekuasaan antara negara dan aktor non-negara serta mempersulit proses sekuritisasi, khususnya dalam memperoleh legitimasi publik (audience acceptance) terhadap kebijakan keamanan yang bersifat luar biasa. Dalam konteks ini, negara tidak hanya menghadapi ancaman fisik, tetapi juga dilema legitimasi akibat perluasan kontrol keamanan yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi aktor non-negara pasca-teritorial berimplikasi pada pergeseran sekuritisasi dari berbasis militer menuju berbasis naratif dan sosial, sehingga menegaskan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memahami dinamika politik keamanan kontemporer. This study aims to examine the political transformation and operational strategies of ISIS after the collapse of its physical caliphate in 2019, and their implications for Middle East security politics. A qualitative descriptive-analytical approach was employed, including content analysis of ISIS propaganda documents, think-tank reports, and academic literature, as well as comparative case studies in Iraq, Syria, Egypt (Sinai), Yemen, and Libya. Findings indicate that following territorial loss, ISIS evolved into a decentralized transnational network relying on regional affiliates and lone-wolf attacks, underpinned by potent digital narratives via social media. This adaptation has undermined conventional military approaches and necessitates more holistic counter-terrorism policies—encompassing social, psychological, and ideological dimensions—and enhanced international cooperation to combat extremist propaganda and address radicalization drivers.]]>
Copyrights © 2026
