<![CDATA[Penggunaan sistem Kecerdasan Buatan (AI) dalam proses pengambilan keputusan administratif pemerintah telah menimbulkan tantangan mendasar terhadap konsep diskresi pejabat publik, yang telah lama menjadi inti dari hukum administrasi. Diskresi, yang didefinisikan sebagai kewenangan pejabat pemerintah untuk bertindak berdasarkan penilaian subjektif mereka sendiri, kini dihadapkan pada logika algoritma yang seringkali tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap tiga isu utama: (1) legalitas penggunaan AI dalam pelaksanaan diskresi pejabat pemerintah di bawah kerangka hukum administrasi Indonesia; (2) kelayakan dan mekanisme untuk menggugat keputusan berbasis AI di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (3) perumusan kerangka normatif komprehensif untuk memastikan keadilan administratif di era tata kelola berbasis AI. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis komparatif terhadap instrumen hukum internasional, termasuk GDPR Uni Eropa, Undang-Undang AI Uni Eropa, Prinsip-Prinsip AI OECD, dan Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam diskresi administratif berada dalam zona abu-abu normatif dimana beberapa undang-undang belum secara eksplisit mengatur hal ini, sementara prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik (AUPB) secara implisit mengemuka.]]>
Copyrights © 2026
