<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasikan deepfake dalam kerangka doktrin cacat kehendak serta menguji apakah fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), atau memerlukan rekonstruksi penafsiran Pasal 1321 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake pada umumnya memenuhi struktur penipuan karena melibatkan manipulasi yang disengaja untuk mendorong terbentuknya persetujuan. Namun, dalam kondisi tertentu, terutama apabila manipulasi dilakukan oleh pihak ketiga, deepfake dapat menimbulkan kekhilafan esensial mengenai identitas atau kewenangan. Penelitian ini berargumen bahwa tidak diperlukan perubahan norma, melainkan rekonstruksi penafsiran doktrin cacat kehendak agar mampu mencakup manipulasi representasi audiovisual berbasis artificial intelligence. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penajaman parameter normatif dalam menilai kekhilafan identitas digital serta perluasan makna penipuan dalam konteks hubungan kontraktual elektronik.]]>
Copyrights © 2026
