<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana personel aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat di kementerian atau lembaga pemerintah, dengan menggunakan kasus Basarnas sebagai titik fokus. Konflik hukum normatif muncul antara Hukum Pengadilan Militer sebagai lex specialis untuk subjek dan Undang-Undang Anti Korupsi sebagai lex specialis untuk tindak pidana, menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, kasus, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme Pengadilan Konektivitas merupakan model ideal tetapi sering diabaikan dan digantikan oleh segregasi, sehingga mengurangi efektivitas hukum. Melalui Teori Ketegangan Robert K. Merton, korupsi oleh personel TNI dipandang sebagai adaptasi inovatif yang didorong oleh tekanan struktural antara tujuan budaya dan sarana hukum yang tidak memadai, diperkuat oleh persepsi risiko rendah di bawah yurisdiksi militer. Studi ini merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Anti Korupsi, penguatan mekanisme konektivitas, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk memastikan akuntabilitas yang adil dan konsisten bagi anggota TNI yang bertugas dalam peran sipil.]]>
Copyrights © 2026
