PENGUATAN TATA KELOLA PARIWISATA BERBASIS KOLABORASI ANTAR-SKPD DAN DATA E-TICKETING UNTUK OPTIMALISASI PAD KABUPATEN BANGGAI: Strengthening Tourism Governance Based on Collaboration between SKPDs and E-Ticketing Data to Optimize Local Revenue in Banggai Regency

Ni Luh Titi Indayani (Universitas Tompotika Luwuk)
Istiqamah Bungana (Universitas Tompotika Luwuk)

Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, termasuk Kabupaten Banggai, kontribusi pariwisata terhadap PAD masih belum optimal karena koordinasi antar-SKPD lemah, investasi infrastruktur belum terarah, kapasitas SDM terbatas, serta pemanfaatan data digital belum maksimal. Penelitian bertujuan merumuskan model tata kelola kolaboratif antar-SKPD (Dinas Pariwisata, Bapenda, dan Dinas Pekerjaan Umum) mampu meningkatkan efisiensi investasi infrastruktur pariwisata, optimalisasi pemungutan retribusi dan pajak daerah, serta penguatan basis data pengunjung berbasis sistem e-ticketing mendorong peningkatan PAD Kabupaten Banggai. Secara khusus penelitian menganalisis: (1) pengaruh model koordinasi antar- SKPD terhadap efisiensi investasi infrastruktur dan kinerja pemungutan retribusi pariwisata; (2) keterkaitan kinerja dan transparansi tata kelola Dinas Pariwisata dengan minat investasi amenitas pariwisata swasta; (3) dampak program peningkatan kapasitas SDM pariwisata terhadap indeks kepuasan wisatawan dan potensi pendapatan jasa; (4) efektivitas kebijakan insentif bagi pelaku usaha mikro/kecil (BUMDes dan Pokdarwis) mendorong kepatuhan sistem pemungutan resmi daerah; dan (5) pemanfaatan data pengunjung dari e- ticketing perencanaan strategis dan simulasi peningkatan PAD. Metode yang digunakan adalah mixed methods dengan desain sekuensial eksplanatori. Tahap pertama berfokus studi dokumen dan pemetaan koordinasi kelembagaan, audit data PAD dan e-ticketing, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci. Tahap kedua meliputi survei wisatawan dan pelaku usaha, Focus Group Discussion (FGD) antar-SKPD, analisis kuantitatif hubungan investasi infrastruktur, kinerja pemungutan, dan PAD. Tahap ketiga diarahkan integrasi temuan model tata kelola kolaboratif, penyusunan rekomendasi kebijakan dan skenario peningkatan PAD, serta penyusunan naskah artikel ilmiah dan policy brief.