PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BANGGAI TENGAH, KABUPATEN BANGGAI LAUT: IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN BANGGAI TENGAH SUBDISTRICT, BANGGAI LAUT REGENCY

Ni Luh Titi Indayani (Universitas Tompotika Luwuk)

Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, (PKH) di kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) serta penerima manfaat (KPM) yang ada pada 8 (delapan) desa dengan objek penelitian yaitu pelaksanaan PKH di kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. Jumlah informan sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian koordinator kabupaten PKH kabupaten Banggai Laut 1 orang, pendamping sosial kecamatan orang serta kpm-pkh 8 orang. Adapun tehnik penelitian menggunakan “Purposive sampling” yaitu sebuah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya, informan tersebut dianggap paling tahu atau memahami tema penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer berupa wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder berupa struktur organisasi PKH, serta buku dan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukan, bahwa proses pelaksanan PKH di kecamatan Banggai Tengah mulai dari perencanaan, pertemuan awal, dan validasi penetapan KPM-PKH, penyaluran Bantuan sosial, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, pendampingan serta transformasi kepesertaan telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai regulasi yaitu permensos nomor 1 tahun 2018 tentang PKH serta pedoman pelaksanaan umum PKH tahun 2021. Namun masih terdapat beberapa catatan untuk pembenahan kedepan agar pelaksanaan PKH lebih maksimal seperti perlunya pemutakhiran data tentang masyarakat miskin secara lebih baik sehingga data yang dikeluarkan oleh Pemdes, Pemkab, sampai Kementrian Sosial adalah data yang akurat dapat dipertanggung jawabkan. Juga masalah proses penyaluran dana bantuan sebaiknya dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali sehingga dana tersebut dapat segera dimanfaatkan KPM untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dana penunjang operasional di lapangan baik dari kementrian sosial maupun dana bantuan pemerintah kabupaten perlu ditambah guna menunjang pelaksanaan tugas para pendamping sosial dan pengurus unit pelaksana PKH kabupaten disesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten Banggai Laut.