<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum serta efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan mengambil studi kasus pada korban berinisial MK di Desa Tesi Ayofanu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi terhadap aparat penegak hukum, tenaga medis, aparat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum diawali dari laporan masyarakat yang dipicu oleh kontrol sosial informal berupa desakan warga setempat. Kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) telah menerapkan prinsip perlakuan khusus terhadap korban anak dengan melakukan pemeriksaan di ruang ramah anak guna meminimalkan trauma psikologis korban. Selain itu, koordinasi antar lembaga antara kepolisian, tenaga medis di Puskesmas, serta pemerintah desa berperan penting dalam mengungkap upaya manipulasi identitas yang diduga dilakukan oleh pelaku. Dari perspektif yuridis, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan instrumen pemberatan pidana, legalitas visum et repertum sebagai alat bukti, serta hak restitusi bagi korban. Namun demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan non-yuridis seperti relasi kuasa yang timpang akibat status sosial pelaku sebagai tokoh agama, faktor kemiskinan, serta adanya kecenderungan masyarakat untuk menutup-nutupi kasus melalui mekanisme penyelesaian informal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sangat dipengaruhi oleh sinergi antara sistem hukum formal dan kontrol sosial masyarakat dalam mendorong terciptanya keadilan bagi korban]]>
Copyrights © 2026
