<![CDATA[Abstrak Talak adalah ikrar suami di Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Undang- Undang telah mengatur jika talak tidak diucapkan dalam waktu 6 bulan sejak penetapan sidang, maka putusan cerai gugur dan perkawinan tetap sah. Namun hal ini menimbulkan masalah, terutama jika suami isteri sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, isteri sebagai pihak yang rentan perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum atas hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum ikrar talak dalam sistem peradilan agama di Indonesia, faktor penyebab suami tidak mengucapkan ikrar talak pasca putusan di Pengadilan Agama Cibinong dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri dalam kasus tidak diucapkannya ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Cibinon. Penelitian ini mengunakan jenis kualitatif dengan dengan pendekatan yuridis-empiris bersifat preskriptif dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan/atau kuisioner, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan lokasi di Pengadilan Agama Cibinong kelas 1.A Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Peradilan Agama dilakukan di depan sidang setelah upaya perdamaian oleh majelis hakim gagal, dengan disertai alasan yang sesuai ketentuan perundang-undangan. Faktor-faktor Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Cibinong antara lain karena adanya perdamaian dan ketidakmampuan memenuhi kewajiban akibat perceraian. Implementasi Perlindungan hukum terhadap isteri dilakukan melalui peran hakim dalam membina kesadaran hukum suami, pemberian solusi terkait pembayaran kewajiban cerai, serta keringanan dari isteri. Jika talak suami gugur, isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Disarankan kepada Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung atau pemerintah membuat aturan yang memberi daya paksa terhadap suami yang lalai memenuhi kewajiban, termasuk sistem interkoneksi antar lembaga untuk menekan angka gugurnya perkara talak. Kata Kunci : Ikrar Talak, Gugur, Perlindungan Hak Isteri Abstrak Divorce is a vow made by a husband in a Religious Court that results in the dissolution of a marriage. The law stipulates that if the divorce is not pronounced within six months of the court's decision, the divorce judgment is void and the marriage remains valid. However, this raises problems, especially if the husband and wife are separated and fail to fulfill their obligations. Therefore, wives, as vulnerable parties, need legal protection and certainty regarding their rights. This study aims to analyze the legal provisions regarding the divorce vow in the Indonesian religious court system, the factors that cause husbands to fail to pronounce the divorce vow after the verdict in the Cibinong Religious Court, and the implementation of legal protection for wives' rights in cases where the divorce vow is not pronounced in the Cibinong Religious Court. This study uses a qualitative type with a prescriptive juridical-empirical approach with data collection sources through primary data and secondary data and using data collection tools namely interviews and/or questionnaires, documentation and literature studies with locations in the Cibinong Religious Court class 1.A The results of the study indicate that the implementation of the divorce oath in the Religious Court is carried out in front of the court after the peace efforts by the panel of judges have failed, accompanied by reasons in accordance with statutory provisions. The factors that the Applicant did not pronounce the divorce oath in the Cibinong Religious Court include the existence of peace and the inability to fulfill obligations due to divorce. Implementation of legal protection for wives is carried out through the role of judges in fostering legal awareness of husbands, providing solutions related to payment of divorce obligations, and leniency from wives. If the husband's divorce is invalidated, the wife can file a divorce suit with the Religious Court. It is recommended that the Government and/or the Supreme Court or the government make regulations that provide coercive power against husbands who neglect to fulfill obligations, including an interconnection system between institutions to reduce the number of divorce cases being dismissed. Keywords: Divorce Pledge, Nullification, Protection of Women's Rights]]>
Copyrights © 2026
