<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengendalian massa pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum serta bentuk pertanggungjawaban hukum dan etik apabila terjadi penyimpangan prosedur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris melalui penelitian lapangan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Data dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder, dengan teknik observasi langsung terhadap pelaksanaan pengendalian massa serta wawancara dengan aparat kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan massa aksi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengendalian massa oleh kepolisian telah diatur secara jelas dalam peraturan yang berlaku dan dilaksanakan melalui tahapan penggunaan kekuatan yang berjenjang. Namun demikian, dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan pengawasan dan profesionalitas aparat guna memastikan setiap tindakan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas, dan akuntabilitas hukum. Kata kunci: Wewenang Kepolisian, Pengendalian Massa, Penyampaian Pendapat, Pertanggungjawaban Hukum.]]>
Copyrights © 2026
