<![CDATA[Indonesia menganut sistem Dualisme dalam Hukum Internasional, untuk menanggulangi praktik Illegal Fishing di wilayah perairan Indonesia, perlu untuk meratifikasi perjanjian Internasional menjadi Peraturan Per-Undang Undangan, Penelitian ini membahas apakah Hukum Nasional telah mengintegrasi Hukum Internasional tentang perairan. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif dengan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan perjanjian-perjanjian Internasional terkait, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research). analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian menganalisis relevansi, kesesuaian, serta integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional dalam konteks penanggulangan illegal fishing. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat kedaulatan maritim dan mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
