PELAKSANAAN KOORDINASI TERKAIT MONITORING DAN PENANGANAN DAMPAK LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BOJONEGORO

Lenny Puji Widyowati (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016

Lenny Puji Widyowati, Dr.Istislam,SH.,MH., Agus Yulianto, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: [e-mail]   Dalam pelaksanaan koordinasi terkait monitoring dan penanganan dampak lingkungan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang bertujuan untuk meminimalisir adanya dampak diluar kendali perusahaan. Pemerintah daerah yaitu Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro mempunyai kewajiban untuk melakukan koordinasi, kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 10 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2012.  Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro dalam hal berkoordinasi dengan BLH Kabupaten Bojonegoro, dan Perusahaan JOB P-PEJ dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa  pembakaran gas suar bakar (flaring) di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro belum terlaksana dengan baik, karena pihak Dinas ESDM dan BLH tidak mengetahui adanya flaring. Sehingga monitoring berupa pengawasan kegiatan dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait dampak lingkungan hidup akibat flaring tidak terlaksana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana koordinasi tersebut terlaksana. Sehingga Dinas ESDM dapat melakukan koordinasi monitoring dan penanganan tidak hanya menilai laporan dari perusahaan, tetapi juga dapat survei ke lapangan.   Kata Kunci: Koordinasi, Dinas ESDM, Monitoring, Penanganan, Dampak Lingkungan Hidup, Pembakaran Gas Suar Bakar.