<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dalam putusan cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus cerai gugat, hak-hak perempuan dan anak seperti nafkah iddah, mut’ah dan hadhanah seringkali tidak terpenuhi secara maksimal, baik karena kelalaian mantan suami maupun lemahnya mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif belum berjalan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Pontianak. analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sejauh mana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak setelah terjadi perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hak-hak perempuan dan anak sudah diatur dalam putusan cerai gugat, namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya putusan antara lain adalah faktor internal (seperti kondisi ekonomi mantan suami, kebiasaan buruk, dan kurangnya kesadaran hukum) serta faktor eksternal (sepertinya adanya pihak ketiga atau tekanan keluarga). Selain itu, lemahnya mekanisme pemaksaan hukum dan tidak adanya sanksi tegas bagi mantan suami yang ingkar turut memperparah kondisi ini. Oleh karena itu,diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan sinergi antara Lembaga peradilan dan instansi terkait guna menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.]]>
Copyrights © 2025
