<![CDATA[Secara yuridis kebijakan mutasi/rotasi 37 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Penjabat Wali Kota pada masa tahapan Pilkada 2024. Fokus kajian diarahkan pada dua hal: (1) kesesuaian tindakan mutasi dengan pembatasan penggantian pejabat dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 beserta mekanisme pengecualiannya melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri; dan (2) kebutuhan harmonisasi pengaturan mutasi ASN pada masa tahapan pemilihan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berbasis bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif mutasi pada masa pembatasan berada dalam lingkup larangan Pasal 71, namun dapat dibenarkan secara formil apabila pengecualian berupa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terpenuhi. Meskipun demikian, pemenuhan formil tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan tertib administrasi karena pelaksanaan kewenangan tetap harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya asas kecermatan. Dalam konteks ini, penggunaan mekanisme pengecualian perlu ditopang pertimbangan administratif yang terukur dan dapat diuji misalnya ruang lingkup persetujuan yang jelas serta dasar pertimbangan mutasi yang dapat ditelusuri agar pengecualian tidak berhenti sebagai formalitas. Pada aspek penataan ke depan, artikel ini menyarankan harmonisasi norma antara pengaturan Pilkada dan pengaturan manajemen ASN agar terdapat standar prosedural dan parameter administratif yang seragam ketika mutasi dilakukan pada masa tahapan pemilihan.]]>
Copyrights © 2026
