<![CDATA[ABSTRACTLand certificate disputes arise from errors in land registration, both by the community and the Land Office, as seen in overlapping certificates in Jrakah Payung Village, Tulis District, Batang Regency. This study aims to analyze the resolution of these disputes and the Land Office's responsibilities post the PTUN decision. The empirical-juridical method was employed. Findings indicate that the six overlapping certificates were settled through reconciliation at Batang District Court and litigation at Semarang State Administrative Court. However, the Batang Regency Land Office couldn't proceed with certificate cancellation due to the absence of an application from the landowner. Hence, there remains no legal certainty regarding land ownership.Keywords: Land Dispute; Certificate; Overlapping.ABSTRAKSengketa sertipikat tanah terjadi karena kesalahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah oleh masyarakat dan Kantor Pertanahan, contohnya sertipikat overlapping di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa sertipikat overlapping dan tanggung jawab Kantor Pertanahan pasca putusan PTUN terkait sengketa di Desa Jrakah Payung, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Metode Penelitian menggunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa terhadap 6 sertipikat overlapping diselesaikan melalui perdamaian di Pengadilan Negeri Batang dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang belum dapat memproses pembatalan sertipikat karena belum ada surat permohonan dari pemilik tanah. Sehingga, belum ada kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.Kata Kunci: Sengketa tanah; Sertipikat Overlapping.]]>
Copyrights © 2024
