Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan Standar Satuan Harga (SSH) barang elektronik sebagai instrumen pengendalian anggaran belanja daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan SSH dilakukan berdasarkan survei harga pasar dengan mempertimbangkan komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin keuntungan penyedia, dan inflasi, serta terintegrasi dalam sistem SIPD untuk menjaga konsistensi penganggaran. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara SSH dan harga pasar aktual, baik lebih tinggi maupun lebih rendah, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan kendala dalam proses pengadaan. Meskipun SSH berfungsi sebagai alat pengendalian dengan membatasi harga satuan yang dianggarkan, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan pembaruan data dan belum optimalnya fungsi pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan data secara berkala, perluasan sumber data harga, serta penguatan koordinasi antara BPKAD, OPD, dan penyedia. Dengan demikian, optimalisasi penerapan SSH dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran belanja daerah.
Copyrights © 2026