Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi pembayaran non-tunai terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Negara Non-Pajak (PNBP) oleh Bendahara Penerima Pendapatan di misi diplomatik Indonesia, serta kontribusinya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan kualitatif digunakan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Bendahara Penerima Pendapatan dan warga negara Indonesia (WNI) sebagai pengguna layanan di KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KBRI London, dan KJRI Guangzhou. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, termasuk pengumpulan data, kondensasi, tampilan, dan verifikasi. Temuan menunjukkan bahwa pembayaran non-tunai meningkatkan efektivitas melalui transaksi yang lebih cepat, pelaporan yang lebih sederhana, peningkatan akurasi pencatatan, dan penguatan pemantauan dan rekonsiliasi secara real-time. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat karena semua transaksi menghasilkan jejak digital yang dapat dilacak dan diaudit. Inovasi seperti kode transaksi unik, sistem multi-vendor, mesin EDC, dan internet banking mendukung prinsip nilai uang. Terlepas dari tantangan literasi teknis dan digital, perbaikan berkelanjutan telah memperkuat implementasi. Secara keseluruhan, digitalisasi pembayaran PNBP meningkatkan kualitas tata kelola dan kepercayaan publik.
Copyrights © 2026