<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pendekatan bottom-up dan top-down planning dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan pentingnya integrasi antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan sinkronisasi antara pendekatan bottom-up yang berasal dari Musrenbang dan pendekatan top-down yang berasal dari kebijakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lingkungan Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses sinkronisasi telah berjalan melalui tahapan pengumpulan usulan, verifikasi, dan penyelarasan dengan prioritas pembangunan daerah. Namun, tidak semua usulan Musrenbang dapat diakomodasi ke dalam RKPD karena adanya kendala seperti ketidaksesuaian kewenangan, keterbatasan data dukung, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, ditemukan bahwa peran Bapperida sangat penting sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan pemerintah. Upaya peningkatan sinkronisasi dilakukan melalui penguatan koordinasi antar level pemerintahan, penyelarasan dokumen perencanaan, peningkatan kualitas usulan, serta penerapan perencanaan berbasis kinerja. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan daerah merupakan proses yang dinamis dan memerlukan keseimbangan antara pendekatan partisipatif dan teknokratis agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terarah.]]>
Copyrights © 2026
