<![CDATA[Abstract This research was conducted based on standard agreements applied to the contract agreement at PT. PLN (Persero) of Malang. The contract agreement was made in the form of standard agreement whose contents had been determined unilaterally by PT. PLN (Persero) of Malang as the party whose position was stronger in the agreement so as it made PLN more profitable than the contractor as a weak position in the agreement, while very room for negotiation was limited. This study used descriptive analytical research located at PT. PLN (Persero) of Malang. Primary data and secondary data were obtained through field studies by using direct interview to the respondents, the study of literature and the documents reviewers of contract agreement. The result showed that the contract agreement studied was PT. PLN (Persero) of Malang as the employer and the contractor still had not properly implemented the legislation in particular the Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection and the Law No. 18 Year 1999 concerning Construction Services, resulting in imbalance between the rights and the obligations of the parties and the lack of legal protection of the weaker party; in this case was the contractor. In order to manifest the principle of balance in the contract agreement to run in fair, transparent, non-discriminatory ways, it needed the existence of a notary as the Independence party and the form of contract agreement should be made in writing to the notary deed. Key words: contract agreement, contractor, principle of balance Abstrak Penelitian ini dilakukan atas dasar perjanjian baku yang diterapkan pada perjanjian pemborongan pekerjaan di PLN Malang. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang isinya telah ditentukan sendiri secara sepihak oleh PLN Malang sebagai pihak yang kedudukannya lebih kuat dalam perjanjian sehingga sifatnya lebih menguntungkan PLN daripada kontraktor sebagai pihak yang lemah kedudukannya dalam perjanjian, sementara ruang untuk negosiasi sangat minim. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perwujudan asas keseimbangan dalam klausul baku perjanjian pemborongan pekerjaan antara PLN Malang dengan kontraktor yang memiliki posisi yang lemah dibandingkan pihak PLN Malang. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan lokasi penelitian di PLN Malang. Data primer dan data sekunder diperoleh melalui studi lapangan dengan mempergunakan pedoman wawancara langsung terhadap responden, studi kepustakaan dan penelaah dokumen-dokumen perjanjian pemborongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pemborongan yang diteliti yaitu PLN Malang selaku pihak pemberi kerja dan pihak kontraktor masih belum melaksanakan dengan baik perundang-undangan yang mengaturkan khususnya UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, sehingga mengakibatkan tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dan kurangnya perlindungan hukum pihak yang lemah dalam hal ini kontraktor. Agar terwujud asas keseimbangan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat berjalan dengan adil, transparan, tidak diskriminatif, maka perlu adanya seorang notaris sebagai pihak yang Independence dan mengenai bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan sebaiknya dibuat secara tertulis dengan akta notariil. Kata kunci: Perjanjian pemborongan pekerjaan, kontraktor, asas keseimbangan]]>
Copyrights © 2016
