PELAKSANAAN SISTEM LELANG JABATAN DALAM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PASCA DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Dara Rizma Apriliati (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum,September 2016

Dara Rizma Apriliati, Lutfi Effendi, SH.Mhum, Agus Yulianto, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas brawijaya Email: [e-mail] ABSTRAK Di dalam pengetahuan hukum kepegawaian, ada beberapa pendapat yang perlu dikemukakan tentang apa sebenarnya Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi tidak termasuk  yang memegang suatu jabatan  mewakili (vertegen woordigende functie) seperti seorang anggota parlemen, seorang menteri, seorang presiden, dan sebagainya. Istilah lelang jabatan semakin popular ditelinga masyarakat. Selama ini, kita mengenal kata lelang adalah barang atau proyek. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasangkan kata tersebut dengan jabatan. Pengertian sederhana lelang jabatan adalah semua pihak dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sesuai syarat yang dibutuhkan, diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi. Dalam sejarah diadakannya lelang jabatan atau open bidding ini sesungguhnya menuai kontroversial karena ketika di adaptasikan di Indonesia tentunya akan menuai banyak masalah karena secara historis kesukuan atau budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu untuk memperoleh pejabat yang professional maka norma, standard, prosedur, dan pelaksanaan  Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural harus dilakukan  secara benar. Kata Kunci : Pegawai Negeri Sipil, Lelang Jabatan