POLITIK HUKUM PENGATURAN REKLAMASI TELUK BENOA (Studi pada Pasal 56, Pasal 63 A, dan Pasal 101 A Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, B

Hussein Ahmad (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I

Hussein Ahmad 125010107111087 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: [e-mail]   ABSTRAK Lingkungan hidup Teluk Benoa mengandung kekanyaan ekologis yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini sudah sepatutnya dilindungi oleh pemerintah. Setelah diterbitkannya Perpres  51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan Teluk Benoa terancam dengan diberikannya peluang reklamasi di perairan Teluk Benoa. Upaya reklamasi di Teluk Benoa berpotensi untuk merusak lingkungan hidup. Perubahan kebijakan hukum dalam mengatur tata ruang Teluk Benoa menyebabkan komitmen politik hukum perlindungan lingkungan hidup pemerintah dipertanyakan. Kajian yang cermat mengenai pengaturan di Teluk  Benoa dapat melindungi Teluk Benoa dari ancaman kerusakan akibat Reklamasi. Kata Kunci: Reklamasi, Pengaturan, Tata Ruang, Perlindungan, Lingkungan Hidup.