TYING ARRANGEMENT PADA PERJANJIAN LISENSI MENURUT PERATURAN KPPU NOMOR 2 TAHUN 2009 (Studi Perbandingan dengan Chapter 1 U.S. Code Title 15 Commerce and Trade)

Paulus Rudy Calvin S (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Sarjana Ilmu Hukum, November 2016

Paulus Rudy Calvin S Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum, Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya [e-mail]   Abstrak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelaku usaha dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga yang mengawasi berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberlakukan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 yang berisi pedoman penjelasan pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf b berisi ketentuan bahwa  perjanjian lisensi akan dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tidak berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 menjelaskan bahwa tidak semua perjanjian lisensi akan dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan hanya perjanjian lisensi yang tidak menunjukkan sifat anti persaingan usaha. Pada Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 terdapat kesalahan yang dilakukan KPPU dalam mendefinisikan pengikatan produk (tying arrangement) . Kesalahan dimana pengikatan produk (tying arrangement) dipandang sama dengan penggabungan produk (bundling). Dengan kesalahan tersebut maka terdapat kekaburan hukum dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tidak dapat menjelaskan bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu fokus penelitian ini adalah menganalisis bentuk perjanjian lisensi pengikatan produk yang bersifat anti persaingan usaha dan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kata kunci : pengikatan produk, perjanjian lisensi, persaingan usaha.   Abstract Law Number 5 year 1999 about the prohibition of the practice of monopoly and unfair Trade Competition is a law that is enacted to give protection to all business person in the effort to promote fair competition. The Supervisor Comission on Business Competition as the board which supervises the enactment of Law number 5 year 1999 imposes the rule of KKPU number 2 year 2009 containing the guidance of the explanation of article 50 letter b Law Number 5 year 1999. Article number 50 letter b contains the stipulation stating that licence agreement will be excluded from Law number 5 year 1999 because it does not have the potential to cause unfair business competition. KPPU rule number 2 year 2009 explains that not all license agreement is excluded from the Law number 5 year 1999. Instead, it is only the license agreement that does not reflect business competition that is excluded. KPPU commited a mistake in defining tying agreement that can be found in KPPU rule number 2 year 2009. There, the tying agreement is perceived similarly with that of bundling. By that it means that there is a vagueness of  law due to the KPPU rule Number 2 year 2009 that fails to define the form of tying agreement which reflects the nature of anti business competition and that is excluded from the Law Number 5 year 1999. Therefore, the focus of this research is to analyze the form of license agreement of tying product that has anti business competition nature and that is excluded from the Law Number 5 year 1999. Key words: tying arrangement, license agreement, business  competition