<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelembagaan dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Karanganyar dengan menggunakan perspektif modal sosial dan biaya transaksi. Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting, namun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan kelembagaan, koordinasi, dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan penting dalam mendukung efektivitas implementasi program. Kepercayaan antar pelaksana mampu menekan biaya pengawasan; jaringan sosial memperlancar koordinasi dan distribusi bahan pangan; sedangkan norma sosial memperkuat disiplin dan tanggung jawab kerja. Di sisi lain, implementasi MBG tetap menimbulkan biaya transaksi berupa biaya pencarian informasi, biaya negosiasi dan kontrak, serta biaya pengawasan dan penegakan. Modal sosial terbukti mampu mereduksi sebagian biaya transaksi tersebut melalui mekanisme kontrol sosial informal dan koordinasi berbasis relasi komunitas. Namun demikian, modal sosial memiliki keterbatasan dalam menjamin kepatuhan terhadap standar teknis higienitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Program MBG memerlukan integrasi yang seimbang antara kekuatan modal sosial dan penguatan mekanisme formal kelembagaan agar program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
