Implikasi Yuridis Perubahan PT. ASKES (Persero) Menjadi BPJSKesehatan

Djumardin (Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia)

Cakrawala Hukum
Vol. 22 No. 2 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM

Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajibannegara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengandikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari UndangUndang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Askes (Persero)bertaransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Untuk itu penelitian inidimaksudkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu “bagaimanaimplikasi yuridis perubahan dari PT. Askes (Persero) menjadi BadanPenyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”.Penelitian ini merupakanpenelitian hukum normative.Kemudian metode pendekatan yangdigunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatankonseptual dan pendekatan kasus.Didukung juga dengan pengelolaandata secara analisis kualitatif, dengan metode pengambilan kesimpulansecara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada saat BPJSKesehatan mulai beroperasi maka PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar,program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT.Askes (Persero) dialihkan ke BPJS kesehatan dengan program JKN.Transformasi ini akan mengubah bentuk badan hukum dari PT. Askes(Persero) yang semula merupakan Badan Usaha Milik Negara yangberbentuk persero menjadi badan hukum publik menurut undang-undangdan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karakteristik dari BPJSKesehatan berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejarkeuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanankepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakandana amanat yang dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraanpeserta.