<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat dibangun dalam birokrasi pemerintahan daerah untuk memperkuat prinsip good governance dan kepercayaan publik. Akuntabilitas publik merupakan landasan penting dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap efektivitas kinerja birokrasi daerah. Literatur menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban pejabat dan lembaga kepada pemangku kepentingan eksternal seperti warga negara melalui mekanisme demokrasi dan partisipasi publik, berperan signifikan dalam menahan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan legitimasi pemerintahan (Lührmann, Marquardt, & Mechkova, 2020). Sementara itu, akuntabilitas horizontal mencakup hubungan pertanggungjawaban antar lembaga pemerintah yang setara—misalnya legislatif, eksekutif, dan lembaga pengawas—untuk memastikan fungsi checks and balances dalam sistem birokrasi modern (Schillemans, 2008). Studi empiris nasional juga menegaskan pentingnya kedua bentuk akuntabilitas ini dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa dan daerah (Hamzah & Asyâ’ari, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan analisis dokumen kebijakan, wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, dan survei persepsi publik untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan institusional yang memfasilitasi pembangunan akuntabilitas strategis di birokrasi daerah. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui desain mekanisme akuntabilitas yang adaptif, integratif, dan partisipatif.]]>
Copyrights © 2025
