<![CDATA[Artikel ini menganalisis tantangan penyelarasan kebijakan iklim global dalam konteks desentralisasi subnasional di Indonesia melalui pendekatan ekonomi politik institusional dan Multi-Level Governance (MLG). Penelitian berangkat dari argumentasi bahwa desentralisasi tidak dapat dipahami semata sebagai instrumen administratif yang netral, melainkan sebagai struktur insentif politik yang membentuk orientasi pembangunan daerah terhadap agenda dekarbonisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi komparatif subnasional, penelitian ini menganalisis tiga arena utama, yaitu arena fiskal, regulasi, dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor ekstraktif, fragmentasi kewenangan lintas tingkat pemerintahan, serta logika survival politik lokal menciptakan fragmented incentives yang melemahkan konsolidasi agenda iklim nasional. Artikel ini memperkenalkan konsep “dilema otonomi” untuk menjelaskan paradoks ketika perluasan kewenangan subnasional justru menghasilkan hambatan struktural terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan tata kelola iklim global.]]>
Copyrights © 2026
