AbstractThis study aims to examine the extent to which Sustainable Development Goal 14 (Life Below Water) is implemented in the marine tourism area of Komodo National Park (KNP), Labuan Bajo, Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed, using semi-structured interviews with key stakeholders, including the Komodo National Park Authority (BTNK), local communities, the West Manggarai Tourism Office, and phinisi tourism operators. The findings indicate that despite the existence of national policies derived from SDG 14 covering sensitive environmental protection, visitor management, wildlife interaction, and species protection, their implementation at the destination level remains limited. Environmental issues such as marine waste accumulation, anchor-related coral damage, and vessel-related pollution persist due to weak enforcement and fragmented stakeholder coordination. This study highlights a gap between policy frameworks and practical implementation, emphasizing the need for stronger governance integration and collaborative marine conservation in KNP.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG) 14 (Life Below Water) diimplementasikan pada kawasan pariwisata bahari Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap para pemangku kepentingan utama, yaitu Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), masyarakat lokal, Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, serta pelaku usaha pariwisata kapal phinisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan nasional yang diturunkan dari SDG 14 yang mencakup perlindungan lingkungan sensitif, pengelolaan pengunjung, interaksi dengan satwa liar, dan perlindungan spesies, implementasinya di tingkat destinasi masih belum optimal. Permasalahan lingkungan seperti akumulasi sampah laut, kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal, serta pencemaran dari aktivitas kapal wisata masih terus terjadi akibat lemahnya penegakan aturan dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara kerangka kebijakan dan implementasi di lapangan, serta menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan kolaborasi antar pihak dalam upaya konservasi laut yang berkelanjutan di kawasan Taman Nasional Komodo.
Copyrights © 2026