<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, Pasal 158 Undang-Undang Pilkada mengatur adanya ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Namun dalam praktiknya, penerapan norma tersebut menimbulkan persoalan keadilan substantif karena pembatasan secara kuantitatif sering kali menghalangi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran pemilihan yang berdampak pada kemurnian kehendak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penerapan ambang batas sengketa Pilkada serta praktik penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan melakukan penyampingan terhadap ketentuan ambang batas dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif, khususnya ketika terdapat indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma Pasal 158 dengan memasukkan parameter kualitatif sebagai pengecualian terhadap ambang batas guna menjamin tercapainya keadilan substantif dan menjaga legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada.]]>
Copyrights © 2026
