Reformasi Pungutan Wisata Alam: Peralihan dari Skema Laba Bersih ke Pendapatan Kotor untuk Optimalisasi PNBP dan Keberlanjutan Konservasi

Eva Rachmawati (Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University)
Resti Meilani (Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University)
Johan Setiawan (Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia)

Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Vol. 8 No. 2 (2026): Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Pungutan Hasil Usaha Wisata Alam (PHU-PSWA) sebagai instrumen PNBP dari kawasan konservasi selama ini gagal berfungsi optimal. Data 2015–2023 menunjukkan total penerimaan hanya Rp4,95 miliar, dengan realisasi anjlok hingga 8,2% pada 2022. Akar masalahnya adalah skema 10% dari laba bersih yang mudah dimanipulasi: perusahaan membebankan biaya tinggi sehingga tampak merugi dan bebas kewajiban. Akibatnya, lebih dari 60% pemegang izin tidak berkontribusi, negara kehilangan pendapatan, dan dana konservasi tidak stabil. Policy brief ini mengusulkan reformasi fundamental: mengganti basis pungutan dari laba bersih ke pendapatan kotor dengan tarif progresif 1–5%. Skema ini terbukti lebih sederhana, transparan, sulit dimanipulasi, dan menjamin penerimaan negara yang stabil. Simulasi pada data keuangan riil menunjukkan beban 10% laba bersih selama ini hanya ekuivalen 0,5–2% dari pendapatan kotor, sehingga tarif baru ini tidak memberatkan. Implementasi dilakukan bertahap: konsolidasi regulasi, uji coba terbatas dengan digitalisasi pelaporan, hingga penerapan nasional. Reformasi ini merupakan imperatif kebijakan untuk menyelamatkan potensi fiskal, menciptakan keadilan antarpelaku usaha, dan menjamin pendanaan konservasi yang berkelanjutan.