Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kontributor utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia, namun optimalisasinya masih terhambat oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dinamika kepatuhan PKB dengan membedah interaksi antara motif moral internal wajib pajak dan instrumen penegakan hukum eksternal dari otoritas perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur (library research) terhadap 15 jurnal ilmiah primer terpilih di Indonesia. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi temuan, serta analisis komparatif-integratif. Hasil studi literatur mengidentifikasi adanya diskrepansi empiris di beberapa wilayah urban; faktor internal seperti kesadaran moral dan pengetahuan perpajakan efektif membangun kepatuhan sukarela (voluntary compliance), namun sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi fisik. Sementara itu, faktor eksternal berupa ketegasan sanksi administrasi dan operasi razia lapangan terbukti menjadi instrumen paling konsisten dalam memaksa kepatuhan jangka pendek (enforced compliance). Di sisi lain, modernisasi sistem melalui E-Samsat dan insentif pemutihan pajak berfungsi sebagai stimulus komplementer yang efektif memotong biaya kepatuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa solusi kebijakan perpajakan daerah tidak dapat bertumpu pada aspek administratif-digital semata, melainkan harus mengintegrasikan pendekatan psikologis-moral masyarakat guna menciptakan kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan.
Copyrights © 2026