<![CDATA[Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatasi oleh aturan yang sangat ketat dan rinci. KPU memanfaatkan e-Monev sejak 2014 untuk memonitoring pelaksanaan tugasnya agar efektif dan akuntabel pada kinerja keuangan dan penyelesaian kegiatan KPU berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, sehingga perlu dinilai bagaimana implementasinya; apakah berhasil atau gagal, serta mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat implementasinya. Hasil implementasi menunjukkan bahwa kinerja implementasi belum sesuai desainnya. Sedangkan kinerja politik menunjukkan kesuksesan yakni berhasil menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2015 sesuai dengan tahapannya tanpa kekerasan. Implementasi e-Monev didorong oleh faktor standar dan tujuan dan karakteristik badan pelaksana, sedangkan faktor yang menghambat adalah sumberdaya kebijakan, komunikasi antar agen pelaksana; disposisi, serta kondisi ekonomi, sosial dan politik.]]>
Copyrights © 2017
