Pulau Sumatera adalah area yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam, sehingga peran pemerintah dalam pengelolaan komunikasi terkait bencana menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk secara mendalam menganalisis bagaimana pemerintah mengatur komunikasi dalam penanganan bencana alam di Pulau Sumatera sebagai bagian dari praktik wacana, serta dampaknya terhadap hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, dengan menitikberatkan pada praktik wacana dan aspek sosial-politik. Sumber data penelitian berasal dari materi komunikasi resmi pemerintah yang disampaikan melalui pertemuan DPR, konferensi pers, media massa, dan media sosial resmi negara selama tahun 2025 hingga 2026. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa komunikasi pemerintah tidak sekadar berfungsi untuk menyampaikan informasi teknis mengenai bencana, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk makna dan memberikan legitimasi pada kebijakan. Dalam setiap tahap bencana sebelum bencana, masa tanggap darurat, dan fase pemulihan negara berperan sebagai pihak yang dominan dalam mengendalikan produksi serta penyebaran wacana melalui narasi yang bersifat teknokratis, heroik, dan pembangunan. Praktik komunikasi ini cenderung bersifat satu arah dan memberikan legitimasi, sehingga membatasi kesempatan bagi masyarakat yang terdampak untuk berdialog dan berpartisipasi. Dengan kata lain, komunikasi terkait bencana berfungsi sebagai praktik wacana kekuasaan yang memperkuat dominasi negara dalam struktur sosial dan politik setelah terjadinya bencana.
Copyrights © 2026