<![CDATA[Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen strategis pemerintah menghadapi risiko fraud signifikan, sebagaimana diilustrasikan kasus KUR fiktif yang merugikan negara hingga miliaran rupiah. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada sisi bank penyalur, mengabaikan perspektif pemerintah sebagai pengawas. Penelitian ini bertujuan memetakan pola whistleblowing, mengidentifikasi indikator early warning fraud, dan mengevaluasi kesenjangan sistem deteksi dini dalam skema KUR dari perspektif akuntansi forensik sektor publik. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus instrumental di Provinsi Banten. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan dari berbagai institusi pengawas KUR serta analisis dokumentasi. Analisis menggunakan analisis tematik enam fase Braun & Clarke. Hasil penelitian menunjukan bahwa Whistleblowing internal tidak berfungsi seluruh fraud terungkap dari laporan eksternal korban pencatutan identitas. Lima red flags early warning sistematis diabaikan, meliputi tanda tangan identik antar berkas, survei lapangan fiktif, dan aliran dana ke rekening penampung. Kesenjangan utama adalah lemahnya koordinasi lintas institusi, keterbatasan teknologi verifikasi, dan tidak adanya perlindungan whistleblower. Diperlukan integrasi data real-time lintas institusi, penerapan geotagging dan verifikasi biometrik, serta perlindungan hukum bagi whistleblower dengan insentif finansial.]]>
Copyrights © 2026
