PERLINDUNGAN HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

Adinda Bungalia (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)
Kamsilaniah Kamsilaniah (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)
Almusawwir Almusawwir (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bosowa)

Clavia: Journal of Law
Vol. 23 No. 2 (2025): Clavia : Journal of Law, Agustus 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan secara lisan 1), serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditur dalam memperoleh perlindungan hukum ketika debitur melakukan wanprestasi 2). Dalam praktik masyarakat, terutama di Kota Makassar, perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan masih lazim dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi, tanpa dukungan bukti tertulis atau akta autentik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terhadap pihak kreditur dan debitur yang pernah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perjanjian secara lisan sah menurut hukum perdata selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, namun dari sisi pembuktian di pengadilan, posisi hukum kreditur menjadi lemah karena minimnya alat bukti. Hambatan utama yang dihadapi kreditur adalah kesulitan dalam membuktikan adanya kesepakatan, nominal utang, serta jangka waktu pengembalian. This study aims to analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in verbal money lending agreements (1) and to identify the obstacles faced by creditors in obtaining legal protection when the debtor defaults. (2) In community practice, especially in Makassar City, verbal money lending agreements are still commonly made based on personal trust, without written evidence or authentic deeds. This study uses a normative and empirical legal approach, with data sources obtained through literature review and interviews with creditors and debtors who have entered into verbal money lending agreements. The results of this study indicate that although verbal agreements are valid under civil law as long as they meet the requirements of Article 1320 of the Civil Code, the creditor's legal position in court is weakened due to the lack of evidence. The main obstacle faced by creditors is the difficulty in proving the existence of an agreement, the amount of the debt, and the repayment period.