<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dengan prinsip good governance dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan desain deskriptif-preskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif KEPP telah mengakomodasi prinsip-prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum sebagaimana tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain budaya organisasi yang kuat seperti solidaritas korps dan fenomena Blue Wall of Silence, keterbatasan independensi pengawas internal, serta inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi akibat penggunaan diskresi yang luas. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan akuntabilitas serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi proses penegakan kode etik, serta reformasi kelembagaan untuk mewujudkan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan berintegritas]]>
Copyrights © 2026
