<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) pada pelayanan publik. AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang menjadi dasar dan pedoman bagi terselenggaranya pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, serta bebas dari ketidakadilan, pelanggaran aturan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kekuasaan yang sewenang-wenang. Perkembangan pengaturan prinsip AUPB semakin diperkuat dengan disahkannya UU Administrasi Pemerintahan pada tahun 2014. Sebagai akibat dari disahkannya konsep walfare state, maka negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pelayanan publik. Dengan diberlakukannya AUPB, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat menerima AAUPB sebagai norma hukum yang wajib dijadikan dasar oleh penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya, sekaligus menjadi sarana bagi warga negara untuk menindak penyelenggara pelayanan publik yang menyimpang dari norma tersebut.]]>
Copyrights © 2025
