<![CDATA[Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan kendaraan otonom yang mampu beroperasi tanpa kendali langsung manusia. Kemajuan teknologi ini membawa implikasi serius terhadap sistem hukum pidana, khususnya terkait penentuan pertanggungjawaban pidana ketika terjadi kecelakaan akibat kegagalan sistem teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dilema pertanggungjawaban pidana kecelakaan kendaraan otonom dalam perspektif hukum pidana Indonesia melalui pendekatan komparatif dengan sistem hukum Inggris dan Jerman. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada paradigma anthropocentric liability yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum ketika kecelakaan disebabkan oleh keputusan mandiri sistem AI. Negara-negara lain telah mengembangkan model pertanggungjawaban berbasis strict liability, product liability, dan corporate liability untuk menjawab persoalan tersebut. Indonesia perlu melakukan pembaruan hukum pidana dengan membentuk regulasi khusus kendaraan otonom, mengembangkan sistem pertanggungjawaban berbasis risiko, memperluas konsep pertanggungjawaban korporasi, dan membangun mekanisme audit algoritma sebagai instrumen pembuktian pidana.]]>
Copyrights © 2026
