Plea Bargaining terhadap Tindak Pidana Korupsi: Problematika Penerapan dalam Perspektif Teori Deterrence dan Tujuan Pemidanaan

Ahmad Auri Aji Zariyanto (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur)
Muhammad Aqil Fathir (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur)
Fairus Candra Ramadhan (Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur)

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 6 No. 1 (2026): June

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengamati sebuah tantangan dalam implementasi plea bargaining kepada tindak pidana korupsi yang dilihat dari perspektif teori deterrence serta tujuan pemidanaan, dan dapat mengusulkan sebuah rekomendasi yang tepat dalam kebijakan. Penelitian hukum normatif menjadi sebuah metode penelitian yang akan digunakan dalam artikel melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pada hasil penelitian telah menunjukan bahwa terdapat potensi pelemahan efek jera dalam plea bargaining terhadap koruptor, tentunya berlawanan dengan prinsip prinsip keadilan seperti restoratif dan retributif, serta berpotensi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada pandangan lain, plea bargaining juga memiliki keunggulan yang berupa efisiensi peradilan dan perluasan pengungkapan aset hasil dari korupsi. Tentunya diperlukan sebuah regulasi komprehensif yang memiliki batasan ketat jika mekanisme tersebut akan diambil dalam sistem hukum pidana di indonesia