Analisis Yuridis Terhadap Paparan Radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Cikande Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Natasya Dwi Nanda (Sultan Ageng Tirtaya University)
Daffa Andita Siswanto (Sultan Ageng Tirtayasa University)
Muhammad Sholeh (Sultan Ageng Tirtayasa University)
Bagus Rezkyana Hermawan (Sultan Ageng Tirtayasa University)
Shaffa Tanti Yupravita (Sultan Ageng Tirtayasa University)
Farhan Ananda Iskandar

Beleid : Journal of Administrative Law and Public Policy
Vol 4, No 1 (2026): Transformation of Administrative Law and Environmental Governance in Addressing

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis peristiwa paparan radioaktif Cesium-137 di Kawasan Industri Cikande dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian kualitatif ini menggunakan yuridis normatif, menggunakan studi kasus dan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (jurnal, laporan BAPETEN/KLHK), dan tersier (kamus hukum) digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil utama menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyebabkan pencemaran lingkungan yang signifikan. Pasal 69 ayat (1) huruf e UU PPLH mengatur sanksi administratif, perdata (termasuk prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab ketat), dan pidana. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih mengalami beberapa hambatan, terutama dalam hal koordinasi antar-lembaga dan penerapan asas kehati-hatian (precautionary principle). Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformulasi kebijakan dan penguatan sinergi antar-lembaga untuk menjamin penegakan hukum lingkungan yang preventif dan berbasis keberlanjutan guna melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.