Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham: Implikasi Pelanggaran Syarat AD/ART Perusahaan

Esther Louisa Angelia Simanjuntak (Universitas Tarumanagara)
Mia Hadiati (Universitas Tarumanagara)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026

Anggaran Dasar (AD) berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat bagi Perseroan Terbatas, khususnya terkait prosedur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penelitian ini menganalisis syarat keabsahan RUPS berdasarkan AD dan menelaah pertimbangan yuridis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 788/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel yang membatalkan Akta RUPSLB Nomor 10. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, studi ini mengidentifikasi empat pelanggaran kumulatif terhadap AD: (1) pemanggilan yang tidak patut melalui surat kabar meskipun alamat pemegang saham diketahui; (2) kegagalan memenuhi kuorum kehadiran wajib 100%; (3) kepemimpinan rapat oleh Direktur Keuangan yang tidak berwenang; dan (4) pelanggaran hak nominasi pemegang saham dalam penyusunan pengurus. Hakim mengualifikasikan tindakan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, serta memberikan ganti rugi imateriel sebesar Rp5.000.000.000 atas cacat hukum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AD berfungsi sebagai determinan formal dan substantif yang definitif bagi keabsahan RUPS, dan setiap penyimpangan prosedural menimbulkan tanggung jawab perdata yang signifikan bagi organ perseroan.