<![CDATA[Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dikecualikan dari gugatan perdata tetap menjadi isu penting dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Idealnya, semua pihak yang memiliki kepentingan hukum harus dilibatkan untuk memastikan proses hukum yang adil. Namun, pihak ketiga seringkali dikecualikan, yang menyebabkan kerugian ketika putusan yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dilaksanakan. Hal ini menyoroti kelemahan dalam perlindungan hukum yang ada, khususnya mekanisme penolakan pihak ketiga (derden verzet). Studi ini menganalisis efektivitas derden verzet dan penerapan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan perdata, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No. 47/Pdt.Bth/2025. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Temuan menunjukkan bahwa derden verzet tidak sepenuhnya efektif, karena sangat bergantung pada persyaratan pembuktian formal daripada keadilan substantif. Proses pelaksanaan cenderung memprioritaskan kepastian hukum formal, seringkali mengabaikan keadilan bagi pihak non-penggugat. Oleh karena itu, perbaikan pada mekanisme derden verzet dan pendekatan peradilan yang lebih berorientasi pada keadilan sangat penting dalam mengadili kasus-kasus tersebut.]]>
Copyrights © 2026
