<![CDATA[Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dituntut untuk berlandaskan pada ketentuan hukum positif (legalitas), tetapi juga harus menginternalisasi nilai-nilai moral serta etika profesi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip legalitas merupakan landasan utama dalam pelaksanaan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, aspek moralitas yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kode etik profesi memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta kepercayaan publik. Pelanggaran terhadap dimensi moralitas, meskipun tidak selalu berimplikasi langsung pada pelanggaran hukum positif, tetap dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi etik hingga pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, harmonisasi antara legalitas dan moralitas menjadi prasyarat fundamental dalam penyelenggaraan jabatan notaris yang mengedepankan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.]]>
Copyrights © 2026
