<![CDATA[Penelitian ini membahas efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam penanganan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Indonesia, yang masih menghadapi berbagai kendala meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. Melalui pendekatan yuridis empiris, data diperoleh dari studi kepustakaan dan temuan lapangan mengenai praktik pengawasan, penegakan hukum, serta kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi lintas instansi, kebijakan bebas visa yang membuka celah pelanggaran, serta pemanfaatan teknologi pengawasan yang belum merata dan masih bersifat reaktif. Meskipun telah tersedia instrumen sanksi administratif dan pidana, penegakan hukum lebih banyak bertumpu pada tindakan administratif sehingga efek jera belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, peninjauan kebijakan yang berisiko, dan penguatan peran TIMPORA agar pengawasan orang asing menjadi lebih preventif, terukur, dan efektif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.]]>
Copyrights © 2026
